Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menyelenggarakan sosialisasi kurikulum baru dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) untuk mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan. Minggu, (11/07/21), sekitar pukul 09.00 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sosialisasi tersebut menghadirkan Prof. Dr. Suhendrayatna, M.Eng, Sekretaris LP3M Universitas Syiah Kuala sebagai narasumber. Kegiatan yang dibuka oleh Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan itu dihadiri oleh dosen Prodi Ilmu Pemerintahan dan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Kegiatan tersebut dipandu oleh Helmi, S.IP., M.IP, selaku Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus Ketua Tim Penyusunan Kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan.

Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum menyampaikan, pandemi telah membawa banyak perubahan termasuk menyesuaikan pembaharuan kurikulum dilakukan melalui virtual “Karena situasi pandemi, membuat perguruan tinggi harus melakukan pembaharuan kurikulum sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, seperti adanya Kampus Merdeka dan program-programnya.” kata Zahratul Idami melalui rilis yang diterima acehtrend.com. Perubahan kurikulum menurut Zahratul mengacu pada kurikulum inti dari Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), kurikulum universitas, kurikulum fakultas, dan kurikulum program studi yang meliputi wajib prodi dan pilihan prodi. “Saat ini, mata kuliah prodi wajib terdiri dari 95 sks, prodi pilihan terdiri dari 59 sks, fakultas terdiri dari 17 sks, dan universitas terdiri dari 14 sks. Kurikulum ini memiliki beberapa perubahan, seperti perubahan mata kuliah dan perubahan minat dari pemerintahan lokal menjadi analis pemerintahan, jadi sekarang tersedia dua minat, yaitu aparatur pemerintahan dan analis pemerintahan.”jelas Zahratul Idami.

Dia menambahkan, perubahan minat ini dilihat dari minat mahasiswa, serta masukan dari stakeholder sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Untuk itu Zahratul Idami berharap perubahan kurikulum yang telah disusun sebaik mungkin ini dapat mencapai mutu pendidikan yang lebih baik lagi serta tidak merugikan mahasiswa. Prof. Dr. Suhendrayatna, M.Eng, memberikan pemaparan mengenai implementasi kurikulum perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) yang membahas kurikulum dari masa ke masa, rekonstruksi kurikulum, dan implementasi kebijakan MB-KM.

Pada tahun 2020 ini kata Suhendrayatna, Menteri Nadiem Makarim menggagas kurikulum berbasis MB-KM yang didasari oleh Permendikbud No. 3/2020.
“Kurikulum perguruan tinggi yang lama masih berlaku, namun ada penambahan kurikulum yang berbasis MB-KM. Pelaksanaan MBKM ini mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel serta bertujuan agar meningkatkan kompetensi lulusan secara soft skills maupun hard skills yang relevan dengan kebutuhan zaman.”ujar Suhendrayatna. Dia menambahkan, bentuk program pembelajaran MBKM terdiri dari pertukaran pelajar, magang bersertifikat, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, membangun desa/kkn, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan penelitian/riset.
Mahasiswa yang mengikuti salah satu bentuk program MBKM nantinya akan dikonversi sebanyak 20 sks atau setara 1 semester pelaksanaan program tersebut, dan maksimalnya mahasiswa dapat mengambil dua semester untuk belajar di luar kampus. Prof. Dr. Suhendrayatna menuturkan bahwa setiap mahasiswa dapat memilih untuk mengikuti program MB-KM maupun tidak mengikuti sama sekali. Helmi, S.IP., M.IP, selaku Ketua Tim Penyusunan Kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan, menyampaikan bahwa terkait mekanisme magang akan disusun SOP oleh pihak prodi dan dari pihak fakultas juga akan ada tim yang menkoordinir program MB-KM. Terkait perubahan kurikulum yang baru, dia juga menuturkan bagi mahasiswa yang nantinya memiliki kebingungan terkait pengisian krs agar dapat menghubungi dosen wali atau operator prodi agar tidak merugikan mahasiswa.

Narasumber menghimbau kepada seluruh mahasiswa agar segera mengakses website prodi Ilmu Pemerintahan guna melihat serta mempelajari kurikulum terbaru agar nantinya tidak kebingungan saat pengisian krs, dan juga tak lupa melibatkan dosen wali dan prodi.
Dengan adanya program pembelajaran MBKM ini memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi mahasiswa dalam pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta mengembangkan kemandirian dalam menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

***